Perhutani Sambangi Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Banyuwangi Barat - Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat lakukan koordinasi ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi di Kantor Kejaksaan Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 63 Banyuwangi, pada Rabu (11/12/2024).

Koordinasi yang dibahas seputar penguatan peran Kejaksaan dalam kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat dimana tepatnya Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat memberikan jasa hukum kepada: Negara, Instansi pemerintah, Lembaga negara, Badan usaha yang memiliki kepentingan pemerintah.

Baca juga: Peringati HUT KORPRI di Masa Pandemi Covid-19, Polres Lumajang Pacu Semangat Membantu Sesama

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Muklisin mengatakan dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani selalu melibatkan multi stake holder.

“Salah satu nya dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi, ” ujar Muklisin.

Baca juga: Tinjau RS Korban Erupsi Semeru, Kapolri Instruksikan Beri Perhatian Khusus ke Lansia, Ibu Hamil dan Anak

“Alhamdulillah selama ini terjalin hubungan yang baik dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi sebagai bentuk sinergitas, ” pungkasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi Suhardjono S.H., M.H mengatakan selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baca juga: Kalemdiklat Polri Berikan Pengarahan Sesuai SOP Penanganan Bencana di Lumajang

“Yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, ” kata Suhardjono.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Arief Ramadhoni S.H., M.H mengatakan Tugas dan fungsi JPN, antara lain: Memberikan bantuan hukum secara litigasi (dalam pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan), Memberikan pendapat hukum, Memberikan pendampingan hukum, Memberikan audit hukum, Melakukan tindakan hukum lain.

Baca juga: Sambut Hari Juang TNI-AD ke 76, Korem 084/BJ gelar Karya Bakti

“Melakukan penegakan hukum, seperti mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan, Membela kepentingan negara dan masyarakat dan Membantu pembangunan dengan memecahkan masalah yang muncul dalam proses pembangunan, ” lanjut jaksa yang akrab dipanggil Dhoni ini.@Red.